Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti secara resmi membuka Perdagangan Bursa Berjangka Komoditi Indonesia (BBKI) tahun 2026. Pembukaan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Perdagangan RI, Jakarta, Jumat.
“Perdagangan Bursa Berjangka Komoditi Indonesia tahun 2026 resmi saya buka. Semoga tahun ini menjadi tahun yang baik bagi perkembangan sektor perdagangan berjangka ke depannya,” ujar Wamendag Roro.
Ia menegaskan, seluruh pemangku kepentingan perlu mengoptimalkan peran dan manfaat perdagangan berjangka komoditi (PBK) agar kontribusinya semakin besar terhadap perekonomian nasional.
Pernyataan tersebut sejalan dengan data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang menunjukkan kinerja positif PBK sepanjang 2025. Nilai nominal transaksi PBK tercatat mencapai Rp48.867 triliun atau tumbuh 49,8 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, volume transaksi mencapai 14,56 juta lot atau meningkat 12 persen yoy.
“Tadi juga telah disampaikan sejumlah progres sektor ini. Kami yakin kontribusinya sangat dinantikan dan terlihat nyata dalam mendukung pengembangan ekonomi nasional,” kata Roro.
Secara khusus, Wamendag menyoroti komoditas lemak dan minyak nabati, termasuk minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO), yang masih menjadi komoditas ekspor unggulan Indonesia. Pada 2025, nilai ekspor CPO dan turunannya tercatat sebesar 28,37 miliar dolar AS.
Ia pun mendorong para pelaku dan pemangku kepentingan di industri PBK untuk terus meningkatkan transaksi melalui bursa berjangka.
“Sekaligus mengoptimalkan tata niaga dan ekosistem yang ada, terutama melalui mekanisme pembentukan harga dan harga acuan yang menjadi salah satu manfaat utama perdagangan berjangka komoditi,” ujarnya.
Roro juga berharap komoditas unggulan nasional yang belum diperdagangkan di bursa berjangka dapat segera masuk ke pasar berjangka. Dengan begitu, komoditas tersebut dapat memperoleh manfaat pembentukan harga, harga acuan, serta lindung nilai atau hedging.
“Dengan optimalnya manfaat PBK, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dan menjaga surplus neraca perdagangan Indonesia,” tuturnya.
Selain itu, Wamendag mengapresiasi berbagai upaya literasi dan edukasi yang dilakukan pemangku kepentingan PBK, termasuk proses peralihan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, seperti aset kripto dan derivatif keuangan, ke sektor pasar modal, pasar uang, dan pasar valuta asing.
“Ke depan, literasi dan edukasi ini harus terus dijaga konsistensinya dan ditingkatkan intensitasnya untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen. Sosialisasi adalah kunci dan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik,” pungkas Roro.
Sumber AntaraNews.com
