Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN menargetkan proses merger BUMN Karya hingga BUMN transportasi laut rampung pada kuartal I 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya perampingan jumlah perusahaan pelat merah.
Wakil Kepala BP BUMN, Aminuddin Ma’ruf, mengatakan pemerintah tengah mendorong konsolidasi BUMN agar jumlahnya menyusut menjadi sekitar 220 perusahaan. Proses tersebut mencakup merger dan penggabungan aset atau inbreng.
“Awal-awal 2026. Konsep merger sudah ada. Kuartal I insyaallah semuanya barengan,” ujar Aminuddin saat ditemui di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (29/12).
Ia menjelaskan merger BUMN Karya akan menyisakan tiga perusahaan. Seluruh proses, termasuk inbreng, ditargetkan selesai secara bersamaan pada kuartal I 2026.
Sejumlah BUMN Karya yang masuk dalam daftar merger antara lain PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT PP (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).
Selain BUMN Karya, merger BUMN transportasi laut juga ditargetkan rampung pada periode yang sama. Tiga perusahaan akan digabungkan dalam satu holding, yakni PT Pelni dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang akan dilebur ke dalam PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
Aminuddin menegaskan PT Pos Indonesia tidak masuk dalam skema merger tersebut. Menurutnya, konsolidasi BUMN transportasi laut hanya melibatkan tiga perusahaan.
“Masih tiga itu. Sama, pada kuartal I. Kerangka besarnya memang menuju sekitar 220 BUMN,” jelasnya.
Ia juga memastikan pemerintah telah mengkaji proses merger secara menyeluruh, termasuk perbedaan model bisnis masing-masing perusahaan.
“Kita kaji kok itu. Tinggal dieksekusi saja nanti,” ujarnya.
Sementara itu, terkait rencana merger PT Kilang Pertamina Internasional, PT Pertamina Patra Niaga, dan PT Pertamina International Shipping, Aminuddin menyebut prosesnya masih dalam tahap kajian. Ia mengatakan Patra Niaga berpeluang menjadi holding dari tiga anak usaha PT Pertamina (Persero) tersebut.
“Masih dikaji,” pungkasnya.
Sumber Kumparan.com
