Hutan Ilegal Beralih Fungsi, Aktivis Soroti Sikap Pemerintah

Hutan Ilegal Beralih Fungsi, Aktivis Soroti Sikap Pemerintah

Deforestasi di Sumatra menjadi penyebab utama banjir bandang dan longsor yang menewaskan ribuan orang di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pemerintah dinilai membiarkan kondisi ini, termasuk pelaku pembalakan hutan ilegal.

Aktivis lingkungan dan Ketua Dewan WALHI Jawa Barat, Dedi Kurniawan, mengatakan pemerintah sengaja membiarkan deforestasi karena adanya kepentingan tertentu. “Yang saya sedih, yang ilegal justru lebih banyak dibiarkan,” ujarnya di Bandung, Kamis (18/12).

Dedi menambahkan, pembalakan ilegal dilakukan hampir semua perusahaan yang awalnya legal. “Mereka dapat izin mengelola 10 hektare, tapi faktanya 30 hektare. Hampir semua seperti ini,” katanya. Ia menilai regulasi pemerintah bahkan terkadang mendukung aktivitas ilegal sehingga menjadi legal.

Menurut Dedi, pemerintah seharusnya mudah menghentikan deforestasi ilegal. “Tidak ada istilah pemerintah kecolongan. Mereka tahu, sadar, dan membiarkan. Sangat mudah dipantau dan diketahui. Tinggal mau atau tidak menindaknya,” ujarnya.

Ia berharap bencana banjir dan longsor di Sumatra menjadi momentum bagi pemerintah untuk serius menghentikan deforestasi. “Jangan tunggu bencana lagi. Hentikan sekarang. Kerugian setelah bencana jauh lebih besar dibanding keuntungan dari alih fungsi hutan,” kata Dedi.

Dedi juga mengajak seluruh unsur negara untuk memperbaiki tata kelola kawasan. “Tidak hanya presiden, tapi legislatif, yudikatif, dan aparat penegak hukum harus menindak dan menghentikan deforestasi. Jangan sampai bencana terjadi di daerah lain,” ujarnya.

Sementara itu, Senior Vice President Business Development & Global Partnership PT LEN, Sena Maulana, menegaskan pemantauan deforestasi bisa dilakukan dengan mudah menggunakan teknologi. Citra satelit memungkinkan pengawasan kondisi topografi dan alih fungsi hutan secara akurat.

“Kalau diklik, terlihat mana hutan, bekas hutan, dan sawit. Semuanya jelas,” ujarnya. Ia menambahkan, satelit dapat mendeteksi perubahan hutan dari tahun ke tahun. Teknologi drone juga bisa digunakan untuk memantau area hutan secara langsung.

Teknologi kecerdasan buatan (AI) semakin mempermudah pemrosesan data satelit. “AI akan mengolah citra agar informasi bisa digunakan secara cepat dan tepat,” kata Sena.

PT LEN akan mengoptimalkan pengembangan citra satelit, termasuk melalui program strategis Astacita Satelit. Perusahaan siap membantu pemerintah memantau hutan agar deforestasi dapat dicegah, baik untuk pertahanan maupun non-pertahanan, seperti mendeteksi kebakaran hutan atau tumpahan minyak.

Sumber MediaIndonesia.com