Ketua Bidang Ekonomi PBNU, KH Aizzudin Abdurrahman atau Gus Aiz, menilai pengelolaan konsesi tambang menjadi akar utama konflik elite PBNU yang belakangan mencuat. Menurutnya, penyelesaian masalah ini sebenarnya bisa dilakukan secara sederhana dan profesional.
Gus Aiz menyebut kelompok yang mendorong pemakzulan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), sengaja menghindari inti persoalan, yakni pengelolaan tambang. Isu lain seperti zionisme, tata kelola keuangan, dan tudingan lain hanya dijadikan “panggung depan” yang mudah dipatahkan. Sementara isu tambang, kata Gus Aiz, disembunyikan karena melibatkan kepentingan besar.
“Masalah tambang adalah panggung belakang yang tidak siap mereka bicarakan. Persoalan ini dikaburkan karena ada kepentingan besar yang hanya bisa diselesaikan jika Gus Yahya disingkirkan,” ujar Gus Aiz, Senin (15/12) di Jakarta.
Ia menegaskan, konflik PBNU seharusnya diselesaikan melalui mekanisme transparan dan akuntabel di forum resmi. Setiap pihak yang diberi mandat wajib melaporkan pengelolaan secara terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan.
Gus Aiz juga mengingatkan, Ketua Umum PBNU berulang kali meminta pihak pengelola tambang menjelaskan mekanisme kerja, sistem pengawasan, dan tanggung jawab tata kelola korporasi. Ia menyinggung pernyataan Rais Aam PBNU saat Harlah NU di Senayan, 31 Januari 2025, yang meminta Presiden Prabowo Subianto membantu Bendahara Umum PBNU, Gudfan Arif, dalam pengelolaan tambang.
Lebih lanjut, Gus Aiz menyayangkan penyelesaian konflik dilakukan melalui cara politik kotor dan konspiratif yang menabrak konstitusi organisasi. Menurutnya, pendekatan ini kontraproduktif, merusak marwah NU, dan berpotensi menciptakan preseden buruk.
“Cara-cara seperti ini berbahaya bagi masa depan organisasi dan tidak bisa dibenarkan dengan dalih apa pun,” tegas Gus Aiz.
Sumber : MediaIndonesia.com
