Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) terus mempercepat pemulihan layanan komunikasi di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatra Barat (Sumbar). Upaya tersebut dilakukan melalui perbaikan 145 unit base transceiver station (BTS) serta pendistribusian bantuan internet satelit.
Demikian disampaikan Kepala Balai Monitor Kelas II Padang Kemkomdigi, Helmi, dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Ia mengatakan, pihaknya telah mengerahkan personel untuk memperbaiki jaringan yang terputus. “Melalui pengerahan personel di lapangan, jalur komunikasi yang terputus segera terkoneksi kembali,” ujarnya.
Guna memastikan komunikasi darurat tetap berjalan, Kemenkomdigi juga menyalurkan 32 unit internet satelit Starlink ke sejumlah titik terdampak. Fasilitas tersebut dapat digunakan secara gratis.
“Bantuan alat satelit internet ini gratis. Masyarakat tidak dipungut biaya untuk menggunakan fasilitas ini,” kata Helmi.
Selain pendistribusian perangkat satelit, Kemomdigi juga melakukan perbaikan terhadap BTS yang mengalami gangguan akibat banjir dan longsor. Berdasarkan dasbor sistem pemantauan per 3 Desember 2025, terdapat 154 BTS yang terdampak dari total 3.739 BTS di Sumbar, atau sekitar 4 persen.
Percepatan pemulihan jaringan dilakukan melalui kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfotik) Sumbar. Kepala Diskominfotik Sumbar, Rudi Rinaldi, menyebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota untuk pendistribusian perangkat internet satelit.
Starlink dapat berfungsi optimal selama tidak ada hambatan sinyal dan tersedia sumber listrik, baik dari jaringan PLN maupun genset. Perangkat ini mampu menjangkau radius 500 meter hingga 1 kilometer dan melayani hingga 60 pengguna secara bersamaan.
Selain itu, Balai Monitor juga mengoperasikan repeater kebencanaan di puncak Gunung Singgalang. Repeater ini mampu menjangkau 9 hingga 10 kabupaten/kota di Sumbar dan dapat digunakan dengan perangkat radio komunikasi.
Perangkat tersebut telah dimanfaatkan oleh BPBD, PPTD, Orari, dan RAPI untuk mendukung komunikasi darurat di lapangan. Pemerintah berharap pemulihan akses komunikasi di wilayah terdampak dapat berjalan cepat sehingga mempermudah koordinasi penanganan bencana dan distribusi bantuan.
sumber RRI
