MUI Gelar Munas XI 20–23 November, Presiden Prabowo Dijadwalkan Buka Acara di Jakarta

MUI Gelar Munas XI 20–23 November, Presiden Prabowo Dijadwalkan Buka Acara di Jakarta

Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) XI pada 20–23 November 2025 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Forum lima tahunan ini dijadwalkan dibuka secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Steering Committee Munas XI MUI, Masduki Baidlowi, menjelaskan bahwa Munas kali ini akan membahas beragam isu strategis keumatan dan kebangsaan. Beberapa di antaranya meliputi pembahasan fatwa baru dan sikap MUI terhadap isu internasional, termasuk Palestina.

“Kita akan melaksanakan Munas pada tanggal 20 sampai 23 November. Insya Allah akan dibuka oleh Presiden Prabowo,” ujar Masduki dalam konferensi pers di Kantor MUI, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Komitmen MUI terhadap perjuangan Palestina

Masduki menambahkan, pembahasan fatwa akan mencakup sejumlah isu aktual seperti manfaat polis asuransi jiwa syariah, pengelolaan sampah, pajak berkeadilan, serta hukum rekening dan uang elektronik tidak aktif (rekening dormant).

“Kita bahas isu strategis, termasuk potensi moral hazard dari rekening tidak aktif agar tidak disalahgunakan,” jelasnya.

Ia menuturkan, MUI juga akan meninjau kemungkinan penerapan tata kelola baru bagi rekening dormant guna memperkuat prinsip kemaslahatan umat dan mencegah penyimpangan dana.

Selain itu, Munas XI MUI juga akan menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, menyampaikan apresiasi atas dukungan konsisten pemerintah Indonesia terhadap rakyat Palestina.

“Kita apresiasi pemerintah yang konsisten mendukung Palestina merdeka. Semua ormas juga aktif menghimpun bantuan kemanusiaan,” kata Amirsyah.

Ia berharap komunitas internasional dapat menunjukkan sikap tegas terhadap nilai kemanusiaan di Gaza dan tidak bersikap netral terhadap penjajahan.

Munas XI MUI diharapkan menjadi momentum penguatan peran MUI sebagai mitra moral pemerintah dalam menjaga harmoni sosial dan ketahanan umat di tengah dinamika global. dikutip dari RRI.co.id