Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan pembangunan 2.000 unit rumah bagi korban banjir di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, akan didukung pendanaan dari program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Saya sampaikan nanti CSR-CSR sudah ada yang berkomitmen untuk membantu membangun 2.000 rumah untuk korban saudara-saudara kita di Sumatra,” ujar Maruarar dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa dikutip Antara, Selasa (9/12).
Ia menegaskan, keterlibatan CSR dalam pembangunan hunian bagi penyintas bencana merupakan wujud gotong royong berbagai pihak.
“Ini adalah bentuk gotong royong, jadi saya sudah mendapatkan komitmen 2.000 rumah yang siap untuk dibantu kepada saudara-saudara kita yang terdampak musibah di Sumatra,” kata Ara.
BPN Bakal Koordinasi Soal Penyediaan Lahan
Di sisi lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menyatakan siap berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terkait penyediaan lahan bagi hunian korban banjir.
Ia menjelaskan, apabila masyarakat terdampak di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara membutuhkan hunian sementara maupun hunian tetap, namun lahan tidak tersedia, maka Kementerian ATR/BPN akan mengupayakan penggunaan lahan negara yang saat ini berstatus Hak Guna Usaha (HGU).
Nusron menyebutkan hingga kini belum dilakukan survei lokasi terkait penyediaan lahan tersebut.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan sementara HGU di sekitar wilayah relokasi penyintas banjir di Sumatra.
Kebijakan itu ditujukan untuk memfasilitasi ketersediaan lahan pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
sumber merdeka
